Rekomkita - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung upaya mendukung pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Pengawasan internal di Kementerian PU pun saat ini diperkuat dengan Whistleblowing System atau WBS.
“Ada whistleblowing, saya suruh cek. Yang ngecek tentu Inspektorat Jenderal,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam podcast di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Selasa, 21 Juli 2026.
Laporan tersebut, kata Dody menjadi salah satu dasar baginya untuk menindaklanjuti dugaan dan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di bawah kementeriannya.
Verifikasi Laporan Sebelum Penindakan
Setiap laporan yang masuk ke Inspektorat Jenderal tak langsung ditindak, tapi perlu proses verifikasi dengan bukti-bukti.
Hal tersebut dilakukan agar penanganan perkara bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kalau memang sudah ada bukti awalnya kita teruskan. Kalau tidak ada bukti awalnya ya tidak kita teruskan. Buat apa buang-buang waktu,” jelasnya.
Bermacam-macam Laporan Ditampung dalam WBS Kementerian PU
Lebih lanjut, Dody menyebut bahwa laporan yang diterima melalui sistem whistleblowing tersebut tidak hanya terkait dugaan penyimpangan anggaran.
Namun, berbagai pelanggaran disiplin aparatur juga menjadi perhatian, termasuk persoalan absensi hingga praktik judi online (judol).
“Ada macam-macam, yang lain-lain ada absensi, judi online,” imbuhnya.