REKOMKITA- Langkah Kejari Muara Enim baru-baru ini berhasil mengungkap dugaan kasus korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tentunya menjadi semacam angin segar bagi publik Muara Enim yang haus akan pembangunan yang berkualitas, efisien dan tentunya dapat dirasakan manfaatnya secara lama.
Bagaimana tidak, jika tak dilakukan penindakan secara tegas, ada puluhan miliar duit rakyat Muara Enim berpotensi mengalami kebocoran dalam setiap tahun anggaran berjalan loh.
Belum lama ini, Kejari Muara Enim berhasil mengungkap dugaan korupsi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan siring jalan Bukit Desa Pulau Panggung–Muara Danau pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023.
Dimana Kejari mengendus praktek dugaan penyimpangan dengan melaksanakan pekerjaan jauh di bawah spesifikasi yang tertuang dalam RAB, yaitu hanya melaksanakan sebesar 36,58% dari volume pekerjaan, yang mengakibatkan robohnya beberapa bagian dinding siring.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Muara Enim, Anjasra Karya, SH., MH., mengatakan, total kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp545.291.539,35 (Lima ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen).
"Penetapan Tersangka JA selaku PPK Proyek, HD dan Z selaku kontraktor," bunyi dalam siaran pers Kejari Muara Enim.
Anggaran belanja modal dalam Kabupaten Muara Enim bisa dibilang WOW binggit.
Seperti pada tahun anggaran 2023 dimana, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp1.187.242.345.752,00 dengan realisasi per 31 Desember 2023
sebesar Rp1.018.994.610.340,04 atau 85,83% dari anggaran.
Adapun 3 SKPD yang memiliki anggaran belanja modal terbesar seperti, Dinas PUPR Rp654 Miliar lebih, Dinas PKP Rp84 miliar lebih dan Dinas Kesehatan Rp56 Miliar lebih.
Lucunya lagi, dalam 24 sampel item proyek yang diuji oleh auditor negara, terdapat duit rakyat Rp18 Miliar lebih yang berpotensi menguap, lantaran diduga adanya praktek curang berupa pengurangan volume pekerjaan dan koreksi harga satuan atas pekerjaan terpasang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.