Wele-Wele, Laos Dapat Kucuran Dana Hibah Rp6,5 Miliar dari Indonesia, Berikut Peruntukannya!

 

REKOMKITA- Laos mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemerintah Republik Indonesia. 

 

Dana hibah yang digelontorkan Indonesia ke Laos melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID. 

 

Adapun dana hibah yang diberikan Indonesia ke Laos, yakni senilai Rp 6,5 Miliar.

 

Dana hibah Indonesia ke Laos sebesar Rp6,5 M tersebut untuk mendukung Pemerintah Laos sebagai keketuaan ASEAN 2024, khususnya pada ASEAN Finance Process.

 

Program hibah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada para official Kementerian Keuangan Laos dalam mempersiapkan agenda penyelenggaraan pertemuan ASEAN 2024 diantaranya melalui serangkaian kegiatan sharing session, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan.

 

 

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Grant Agreement pemberian hibah oleh Direktur Utama LDKPI bersama Director General of External Finance Department of Lao Ministry of Finance, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan RI dan Menteri Keuangan Laos, awal April lalu di Luang Prabang, Laos.

 

Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan, mengatakan bahwa dalam Keketuaan ASEAN tahun lalu, Indonesia memiliki beberapa inisiatif yang masih perlu dilanjutkan dalam Keketuaan ASEAN 2024, khususnya inisiatif-inisiatif baru yang diusulkan oleh Indonesia di jalur keuangan seperti kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan (ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting) dan Pembentukan Forum Perbendaharaan ASEAN (ASEAN Treasury Forum).

 

“Ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan kemitraan"

 

"Kolaborasi antara kedua negara merupakan hal konkrit dan berdampak di kawasan ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya”, terang Wamenkeu.

 

Komitmen Indonesia di ASEAN Finance Process juga diwujudkan dengan membantu perumusan hal-hal substantif dan pengaturan logistik.

 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, LDKPI bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dalam Keketuaan ASEAN 2024 ini, Laos sebagai chairmanship bertanggungjawab dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan 2024 dan juga mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan agenda-agenda yang telah dimandatkan.

 

Dukungan Pemerintah Indonesia kepada Laos juga diharapkan agar kerjasama bidang keuangan ASEAN dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendorong stabilitas dan integrasi keuangan di kawasan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan pascapandemi COVID-19, yaitu konektivitas, sustainabilitas, dan responsivitas dari ASEAN.

 

Sumber: Deni Surjantoro

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan