Rekomkita - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara melalui Subdit Kamneg kini tengah membidik aktor intelektual di balik dugaan skandal megakorupsi Dana Desa di Watudambo II, Kabupaten Minahasa Utara.
Kasus ini membongkar praktik culas perampokan uang rakyat yang diduga dilakukan secara terstruktur, mengorbankan gaji guru PAUD hingga memanipulasi proyek infrastruktur desa.
Skandal ini resmi meledak ke publik setelah Advokat Eka Dicky Mantik, S.PAK, L.LB, L.LM, yang juga Dirjen Direktorat LPKN sekaligus Ketua BPW PAI, membawa empat kliennya untuk diperiksa sebagai saksi di Mapolda Sulut pada Senin (3/8/2026).
Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal 62 Ribu Debitur FLPP, BRI Perkuat Dukungan Program 3 Juta Rumah
Eka mendesak aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi segera melakukan penyitaan dokumen dan menetapkan tersangka.
"Kami mengapresiasi Tim Kamneg Polda Sulut. Harapan kami, perkara ini diproses secara profesional hingga tuntas. Ini harus menjadi efek jera, jangan ada lagi penyimpangan yang mengorbankan tenaga pendidik dan rakyat kecil," tegas Eka Dicky Mantik.
Modus Licik: Gaji Guru Disunat, Dana Pendidikan Menguap
Baca Juga: Viral Penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 Tunggu Evakuasi, Kapal Terbakar saat Berlayar di Perairan Sumenep
Fakta paling mencengangkan dari laporan ini adalah indikasi penggelapan dana pendidikan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Berdasarkan investigasi tim kuasa hukum, Desa Watudambo II sebenarnya memiliki pos anggaran pendidikan sebesar Rp32 juta untuk periode 2022–2023, dan melonjak menjadi Rp43 juta pada 2024–2025. Namun, dana puluhan juta tersebut diduga lenyap tak berbekas.
Sebagai gantinya, guru PAUD hanya diberi "uang receh" sebesar Rp500 ribu per bulan, dan Kepala Sekolah Rp800 ribu. Ironisnya, honor tersebut justru diambil dari sisa dana proyek sumur bor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Penggunaan dana lintas pos tanpa mekanisme yang sah ini merupakan indikasi kuat kejahatan korupsi tata kelola keuangan.
Proyek "Siluman" dan Kudeta Kepala Sekolah
Tidak hanya sektor pendidikan, penyidik juga dihadapkan pada dugaan mark-up brutal proyek fisik.