Negara Amerika Serikat Melarang PBB Mengakui Negara Palestina Melalui Keanggotaannya

REKOMKITA - Amerika Serikat pada Kamis secara efektif menghentikan pengakuan PBB terhadap negara Palestina dengan memberikan hak veto di Dewan Keamanan untuk menolak keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.

Dewan memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar "Negara Palestina diterima menjadi anggota" PBB. Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memilih ya.

“Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kata dewan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk veto AS dalam pernyataannya sebagai “tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.”

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour, yang terkadang emosional, mengatakan kepada dewan setelah pemungutan suara: "Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami."

Baca Juga: Serangan Israel Terhadap Situs Nuklir Memicu Aksi Balas Dendam Iran

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza , dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz memuji Amerika Serikat yang melakukan hak veto.
Saat berbicara kepada 12 anggota DK PBB yang mendukung rancangan resolusi tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berkata: "Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil."

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Namun permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua bulan kemudian. -sepertiga dari Majelis Umum.

"Kami percaya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina tidak boleh dilakukan pada awal proses baru, namun tidak harus pada akhir proses. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza," kata PBB di Inggris. kata Duta Besar Barbara Woodward kepada dewan.

Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada tahun 1967.

Baca Juga: Raisi dari Iran Mengulangi Peringatan Ketika Israel Mempertimbangkan Tanggapan Terhadap Serangan Udara

Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, berargumentasi sebelum pemungutan suara bahwa penerimaan warga Palestina di PBB akan memperkuat solusi dua negara, bukan melemahkan solusi dua negara.

Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.