Ketua DPA Belanda, Aleid Wolfsen, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah percaya bahwa informasi pribadi dan sensitif mereka berada di tangan yang aman."
"Fakta bahwa hal ini juga dapat melibatkan informasi tentang anak-anak dan remaja menjadikan hal ini semakin penting. Mereka rentan saat online dan membutuhkan perlindungan ekstra," kata Wolfsen dalam pernyataan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui Google Terjemahan.
Seorang juru bicara Meta mengatakan kepada CNBC: "Kami pada dasarnya tidak setuju dengan penilaian yang mendasari saran ini, yang merupakan fakta yang salah dan menunjukkan kesalahpahaman mendasar mengenai cara kerja produk kami."
"Kami meninjau semua produk Meta untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang di wilayah tempat kami menawarkan layanan kami, dan akan terus berhubungan dengan Pemerintah untuk memastikan mereka dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat," tambah juru bicara Meta.
Baca Juga: Sunan Kalijaga Dikisahkan Sebagai Wali yang Suka Melakukan Penyamaran
Saran DPA menjadi bukti lebih lanjut dari meningkatnya ketidakpercayaan antara regulator Eropa dan Meta. Hal ini diungkap oleh Matthew Holman, mitra teknologi, privasi, dan AI di firma hukum Cripps, kepada CNBC melalui email.
Holman mengatakan kekhawatiran regulator Belanda kemungkinan besar adalah data pengguna yang dibagikan dalam laman departemen pemerintah di platform Meta dan ini dapat menjadi masalah keamanan, risiko pemantauan, atau akses oleh lembaga federal AS.
Pemerintah Belanda mengatakan akan berhenti menggunakan Facebook setelah ada peringatan dari regulator perlindungan data di negaranya tentang risiko data privasi di platform media sosial milik Meta tersebut.
Otoritas Perlindungan Data Belanda (DPA) mengeluarkan pernyataan yang menyarankan Kementerian Dalam Negeri Belanda untuk tidak bergantung pada laman Facebook untuk berkomunikasi dengan warga negara jika mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana Facebook menggunakan data pribadi orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah meminta DPA untuk memberikan nasihat mengenai apakah pemerintah dapat menggunakan halaman Facebook dengan cara yang sesuai.
Baca Juga: Kaisar Romawi Yaitu Nero Sebel Melihat Ibu Kotanya Banyak Gembel
"Pemerintah menginginkan kejelasan dari Meta sesegera mungkin, paling lambat sebelum reses musim panas, tentang bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran kami," kata Alexandra van Huffelen, Menteri Digitalisasi Belanda, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (22/4/2024).
"Jika tidak, sesuai dengan saran DPA, kami terpaksa menghentikan aktivitas kami di halaman Facebook," tambahnya
Artikel Terkait
Lisa Blackpink memilih hengkang dari YG Entertaiment
Mulai Mengerucut, Jika Skema Koalisi PDIP dan PKB Terjadi, H Asri Ag Amankan Tiket PALI 1
Aka Cholik Benarkan PKB Kabupaten PALI Rekomendasikan H Asri Ag Calon Bupati PALI 2024
Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Sebut Rumput SUGBK Buruk yang Jadi Kekalahan Terhadap Irak
Kata Ketum PSSI Erick Thohir Usai Indonesia Ditekuk Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Twitter Resmi Mengizinkan Pengguna Mengunggah Konten Maupun Grafis Bermuatan Pornografi
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Bela Jordi Amat atas Kartu Merah
Berlangsung Meriah, KPUD Lakukan Peluncuran dan Sosialisasi Akbar Pilkada Muara Enim, Serta Launching Maskot Pilkada
Portugis Adalah Bangsa Eropa Pertama yang Menjajah Nusantara dan Paling Dibenci Dibanding Dengan VOC
Kisah Cinta Baridin Yang Tak Terbalaskan Hingga Ajal Menjemputnya