Rekomkita - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut untuk meninggalkan pola kerja monoton dan rutinitas birokrasi yang pasif.
Para pejabat dituntut untuk lebih kreatif, adaptif, serta mampu menghadirkan inovasi dan solusi nyata dalam pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat memberikan pengarahan kepada pejabat administrator (eselon III) dan pejabat fungsional ahli madya di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (17/7/2026).
"Jabatan bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan hasil kerja yang berdampak bagi masyarakat," ujar Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks mengharuskan pejabat untuk tidak sekadar menunggu arahan pimpinan.
Setiap pejabat diharapkan aktif mencari solusi atas persoalan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, serta berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah bukan hanya tanggung jawab instansi pengelola keuangan saja.
Seluruh OPD dapat berkontribusi melalui inovasi pelayanan publik, optimalisasi potensi daerah, dan pelaksanaan program yang tepat sasaran.
Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang kuat dari seluruh lini pemerintahan, mulai dari kepala perangkat daerah, pejabat administrator, fungsional, hingga staf pelaksana, demi menyukseskan pembangunan.
Melalui pengarahan ini, para pejabat administrator dan fungsional ahli madya diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan di instansi masing-masing, mempercepat pelaksanaan program prioritas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
Artikel Terkait
Kasus Dugaan Penipuan Rp10 Miliar Pilkada Kotamobagu Naik ke Tahap Penyidikan
Sempat Viral Kondisi Korban Aniaya di Cikarang, Kini Mulai Terungkap Kejinya Terduga Pelaku Selama Sepekan Lamanya
Viral Perampok Bersenjata Gasak Toko Emas di Tapaktuan Aceh: Tembak Etalase, Lalu Bawa Kabur Perhiasan
Beredar Video 2 WNI Ngaku Jadi Korban Penyekapan di Myanmar, Diminta Tebusan Rp200 Juta dengan Waktu 4 Hari
Prabowo Tegaskan Tak Beri Toleransi Pejabat yang Rugikan Negara, Ajak Menterinya Kompak Bekerja demi Rakyat