“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Uni Eropa, KfW German Development Bank, WCS, serta seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap kunjungan lapangan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus memperlihatkan praktik- praktik terbaik pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara," ujar Nandang.
Baca Juga: Cerita Guru SD di Wilayah Terpencil Sulteng, Rela Memasak untuk Siswa karena Belum Dapat MBG
Kemajuan dan Dampak yang Telah Dicapai Program tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan, ekonomi, serta sosial tidak hanya di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, tapi juga di Nusa Tenggara Barat, dan Aceh.
Dalam hal pelestarian terumbu karang dan ekosistem laut, program ini telah mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas 1.631.572 hektar di empat wilayah tersebut.
Di dalamnya termasuk 16.613 hektar terumbu karang, 14.318 hektar mangrove, dan 10.582 hektar padang lamun yang didukung oleh Uni Eropa.
Di sisi perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan, empat kawasan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem kini telah berhasil menjaga kesehatan stok 27 spesies ikan utama, termasuk kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Di Desa Gangga Dua, penutupan musiman perikanan bagan yang disepakati bersama nelayan berhasil mendongkrak pendapatan nelayan dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta per musim.
Terkait perekonomian dan penghidupan masyarakat pesisir; sebanyak 29 kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) dan 19 komunitas pesisir kini terlibat dalam usaha berbasis konservasi, termasuk pengolahan hasil laut, seperti produksi bakso ikan dan keripik pisang oleh Poklahsar Kalkop di Desa Bulutui, yang meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan pesisir.
Baca Juga: Update Perkara Amplop Dugaan Suap Menhut, KPK Ungkap Penyidik Dalami Sisi Penindakan
Selain itu, kegiatan ekowisata berbasis masyarakat berkembang cukup pesat. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Desa Bahoi dan Lihunu telah mengembangkan ekowisata snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata.
Desa Lihunu bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 500 Desa Wisata Terbaik (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata pada April 2024.
Sementara itu, juga terdapat kemajuan di aspek tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan, dimana Pemerintah Provinsi telah berkomitmen mengembangkan skema pembiayaan berbasis kinerja
(BLUD) untuk mendanai pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan secara mandiri dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pendanaan program jangka pendek.