Heboh Surat Dinas Menteri PU ke New York, Kini Pembocornya Diinvestigasi, Warganet Pertanyakan Prioritas Kementerian

Baca Juga: Dari Iseng Jadi Sukses, Kisah Fal Kenzi Kreator Game Berusia 20 Tahun

"Kami bersama whistleblower, kami tidak mengizinkan kalian memberikan sanksi kepada orang yang membocorkan surat dinas ke New York. Hentikan investigasi dan hunting internal yang kalian lakukan, segera berbenah diri. Rakyat Indonesia mengawasi kalian."

Sementara itu, akun @inrtn_s berharap pembocor surat tidak mendapat tekanan dari lingkungan kerjanya.

"Untuk mas-mas atau mbak-mbak ASN yang spill surat dinas menteri dan keluarganya ke New York, semoga kamu enggak kena pressure/intimidasi dari lingkungan kerja ya. Kalau suatu saat mengalami, tolong speak up. Netizen pasti bantu support kok."

Baca Juga: Viral Polisi di Baubau Diduga Terciduk Selingkuh dengan Pegawai Kejari, Awalnya Ketahuan Saat Singgah Beli Roti

Berawal dari Surat Perjalanan Dinas ke New York

Polemik bermula setelah beredar surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo untuk menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda, forum resmi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dijadwalkan berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 13–19 Juli 2026.

Sorotan publik muncul setelah Lampiran I Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 mencantumkan nama istri Menteri PU, Irma Hermawati, yang menggunakan paspor diplomatik, serta putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama, yang menggunakan paspor biasa.

Baca Juga: Usai Meninggalnya dr. Adrian Rantung, Publik Kembali Menyoroti Kasus dr. Icha hingga dr. Myta

Hal tersebut memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian warganet menduga perjalanan tersebut berkaitan dengan agenda menonton final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, Amerika Serikat.

Menanggapi hal itu, Apri Artoto menegaskan bahwa apabila keluarga ikut dalam perjalanan tersebut, seluruh biayanya ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," tegas Apri