Sistem Budaya Maupun Agama Tergantung Pemimpin Negaranya

Sebuah kondisi suatu masyarakat memang sangat tergantung kepada pemerintahnya, sebuah pemerintahan yang kuat belum tentu mensejahterakan rakyatnya tapi sebuah negara yang makmur dengan penduduknya yang cerdas akan membuat pemerintahan teekontrol oleh rakyat. 

Seperti kita ketahui bahwa agama islam yang ada di Indonesiapun berbeda dengan Arab artinya agama islampun tergantung selera dan strategi politik yang dimanfaatkan oleh penguasa yang ada di Indonesia jadi radikalisme pun sebenarnya merupakan permainan politik penguasa. 

Jika sebuah negara djanggap menjaga budayanya bukan berarti kembali ke masa lalunya, misalnya banyak orang berpikir sempit bahwa kemunduran Indonesia dikarenakan pengaruh islam yang mengikuti ajaran itu, tentu tidak tetapi memang budaya islam ditanamkan oleh pemerintah kolonialisme Belanda untuk menguasai bangsa kita. Jadi letak radikalisme agama memang ditanamkan oleh para penguasa. 

Misalnya China mereka melakukan revolusi kebudayaan sejak tahun 1950 melalui evolusi panjang menanamkan kepada rakyatnya bahwa agama itu bukan kebenaran walaupun mereka masih tetap membiarkan agama - agama tumbuh di negara tersebut kemudian mereka menanamkan budi pekerti dan nilai nilai kebaikan serta kemanusiaan dihati setiap rakyatnya.

Baca Juga: Alasan Ketua DPA Belanda Aleid Wolfses Stop Penggunaan Facebook

Negara-bangsa pada dasarnya adalah bagian dari formasi budaya, yang menopang, melegitimasi, dan menginspirasi mereka. Negara-negara yang menopang negara-negara kontemporer sangat berbeda, dan jalur utama pembentukan negara-bangsa dalam sejarah dapat dibedakan, yang berarti bahwa diskusi global tentang negara-bangsa tidak dapat dibatasi pada negara-negara tersebut “dalam pengertian Eropa” saja. 

 Peradaban adalah sebuah konsep dengan arti berbeda dalam bentuk tunggal dan jamak, termasuk dalam bidang semantik yang berbeda, setidaknya dalam bahasa-bahasa Eropa. Sebagai sebuah konsep tunggal, konsep ini muncul pada pertengahan abad kedelapan belas, yang membedakan perkembangan sosial dan budaya tingkat tinggi dari “barbarisme” dan “kebiadaban”.  

Ini menyebar dengan cepat ke seluruh bahasa-bahasa Eropa pada abad kesembilan belas dengan supremasi dunia Eropa dan evolusionisme, sebagai sebutan bagi orang Eropa. Peradaban-peradaban plural pertama kali muncul dalam skala intelektual yang besar setelah Perang Dunia I, pembantaian yang mengerikan tersebut menghancurkan gagasan-gagasan Barat tentang evolusi dan kemajuan yang berkelanjutan, dan tentang Barat sebagai puncak unik dari perkembangan manusia.  

Dalam bentuk jamak, peradaban telah digunakan dalam filsafat sejarah komparatif dan evolusi, namun peradaban juga dapat digunakan sebagai alat analisis budaya. Dalam pengertian ini, peradaban mengacu pada konfigurasi budaya kuno yang besar dan bertahan lama, hingga lapisan terdalam geologi budaya kontemporer. Berdasarkan ukuran demografi saat ini, ada lima peradaban besar yang dapat diidentifikasi. Hal-hal tersebut mempengaruhi budaya politik negara, visi dan bahasa para penguasa negara. Mereka tidak berbenturan dan tidak menentukan perilaku negara.  

Bangsa dan peradaban dibandingkan sebagai entitas atau rujukan budaya, dengan tujuan untuk meletakkan dasar bagi perbandingan analitis antara negara-bangsa dan negara-peradaban, khususnya implikasinya terhadap lembaga, waktu dan sejarah, termasuk konteks sejarah kemunculannya yang berbeda-beda. Sebutan bangsa dan peradaban suatu negara juga terkait dengan kategorisasi negara kontemporer yang lebih luas.

Politik kontemporer dan teori politik peradaban dilihat dalam tinjauan empiris singkat mengenai dampak peradaban terhadap hubungan internasional setelah tesis Samuel Huntington tentang “benturan peradaban”, dan janji negara peradaban sebagai proyek politik, dan sebagai proyek politik. alat kognisi yang mencerahkan.

 Peradaban(al)-negara baru-baru ini dan tiba-tiba menjadi fenomena sentral dalam politik internasional. Peradaban dimasukkan ke dalam arena hubungan internasional pada tahun 1990-an oleh ilmuwan politik AS Huntington (1993, 1996) yang meramalkan dunia pasca-Perang Dingin sebagai “benturan peradaban”.

“Negara Peradaban” diluncurkan sebagai sebuah konsep oleh jurnalis Inggris dan sarjana independen Jacques (2009) sebagai karakterisasi Tiongkok, yang terutama mengacu pada kesinambungan Tiongkok yang unik dan panjang sebagai sebuah entitas politik.

Sebutan Jacques yang singkat namun penting diambil dan diuraikan dengan penuh semangat oleh sarjana Tiongkok Zhang (2012). Analisis peradaban memasuki bidang hubungan internasional dalam arti yang lebih luas daripada “bentrokan” Huntington dengan volume yang diedit oleh ilmuwan politik terkemuka AS lainnya, Katzenstein (2010). Pada tahun 2019, “kebangkitan negara peradaban” telah menjadi topik hangat perdebatan ilmiah dan politik (Coker 2019; Prakash 2016; Rachman 2019; Acharya 2020; Macães 2020; Roussinos 2020).